Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain:

  • Artikel
  • Gambar
  • Komentar
  • Suara dan video
  • Berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain

2. Verifikasi dan Keseimbangan Berita

Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

2.1 Pengecualian Verifikasi

Ketentuan di atas dikecualikan dengan syarat:

  • Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak
  • Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten
  • Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai
  • Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya

2.2 Kewajiban Setelah Pengecualian

  1. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring
  2. Setelah memuat berita sesuai pengecualian, media wajib meneruskan upaya verifikasi
  3. Setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

3.1 Kewajiban Media Siber

  • Wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang ditempatkan secara terang dan jelas
  • Mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan proses log-in sebelum mempublikasikan konten
  • Memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang melanggar ketentuan
  • Wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna di tempat yang mudah diakses
  • Wajib menyunting, menghapus, dan melakukan koreksi selambat-lambatnya 2×24 jam setelah pengaduan diterima

3.2 Larangan Isi Buatan Pengguna

Dalam registrasi, pengguna wajib menyetujui bahwa konten yang dipublikasikan:

  • Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani
  • Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan
  • Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis, dan cabul

3.3 Tanggung Jawab

  1. Media siber yang telah memenuhi seluruh ketentuan tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan
  2. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu yang ditentukan

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

4.1 Ketentuan Umum

  • Ralat, koreksi, dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi, atau yang diberi hak jawab
  • Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatannya

4.2 Penyebarluasan Berita

Bila suatu berita media siber disebarluaskan media siber lain, maka:

  1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya
  2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita tersebut
  3. Media yang menyebarluaskan berita dan tidak melakukan koreksi bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya

⚠️ Catatan: Sesuai Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

  • Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers
  • Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut
  • Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik

6. Iklan

  • Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan
  • Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan ‘advertorial’, ‘iklan’, ‘ads’, ‘sponsored’, atau kata lain yang menjelaskan bahwa isi tersebut adalah iklan

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan terkait pedoman ini, silakan hubungi kami melalui: